header

List Perizinan

Sk terbit akan di kirimkan via Pt pos Indonesia, Cek resi pengiriman di login pemohon.
Daftar Sekarang

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata dapat diselenggarakan serta telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

Usaha pariwisata meliputi: daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE); jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata;wisata tirta; dan Spa.

Output : SK Kepala DPMPTSP dan Sertifikat

Masa berlaku :  2 tahun

Biaya  : Non Retribusi

 

  1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4935);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088);
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
  1. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
  2. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ( Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0512);
  3. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
  4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
  5. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwiata ( Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 26);
  6. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

 

Jangka Waktu Pelayanan TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA ditetapkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja terhitung sejak diterimanya kelengkapan/kesesuaian dokumen persyaratan secara Lengkap dan Benar

 

1 Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara online di https://simponie.tangerangselatankota.go.id
 
  • Pemohon membuat akun pendaftaran dan akan mendapatkan username/password; mengisi form pendaftaran; dan mengunggah/mengirim dokumen persyaratan.
2 Pemeriksaan berkas administrasi
 
  • Pemohon mendapatkan SMS persetujuan dan dapat mencetak Tanda Bukti Pendaftaran (jika berkas sesuai) atau SMS penolakan (jika berkas tdk sesuai).
3 Peninjauan lokasi obyek izin
 
  • Pemohon mendapatkan SMS pemberitahuan jadwal peninjauan lokasi. Setelah dilakukan peninjauan lokasi, Pemohon diminta memberikan persetujuan Berita Acara.
4 Persiapan cetak SK Izin
 

 

5 Pencetakan dan pengiriman SK Izin
 
  • Pemohon menerima SK Izin.

  Peruntukan :   -   Jenis Permohonan :   Baru

1.
Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah sah dan benar.
(Contoh silahkan download disini )

Wajib
2.
Scan PBB dan STTS tahun terakhir
Wajib
3.
Scan Denah lokasi
Wajib
4.
Scan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )
Wajib
5.
Scan Bukti Kepemilikan Tanah/Surat Perjanjian Sewa Menyewa
Wajib
6.
Dokumen Lingkungan Hidup (SPPL/UPL/UKL/AMDAL)
Wajib
7.
Foto tempat usaha (tampak luar & dalam)
Wajib
8.
Pas foto Direktur 4 x 6 = 2 Lembar
Wajib
9.
Nomor Induk Berusaha Dari OSS Republik Indonesia.
*Bagi yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),
silahkan melakukan pendaftaran di https://oss.go.id/oss

Wajib
10.
Sertifikat Therapis untuk izin panti pijat
Tentatif
11.
Surat pernyataan tidak menjual minuman beralkohol untuk ijin karaoke
Tentatif
12.
Scan Surat Pernyataan Tidak Menyediakan Kegiatan Asusila ( Kegiatan SPA, Panti Pijat dan Sejenisnya )
Tentatif

  Peruntukan :   -   Jenis Permohonan :   Perpanjangan

1.
Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah sah dan benar.
(Contoh silahkan download disini )

Wajib
2.
Scan SK Lama
Wajib
3.
Scan PBB dan STTS tahun terakhir
Wajib
4.
Scan Bukti Kepemilikan Tanah/Surat Perjanjian Sewa Menyewa
Wajib
5.
Scan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )
Wajib
6.
Nomor Induk Berusaha Dari OSS Republik Indonesia.
*Bagi yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),
silahkan melakukan pendaftaran di https://oss.go.id/oss

Wajib
7.
Dokumen Lingkungan Hidup (SPPL/UPL/UKL/AMDAL)
Wajib
8.
Foto tempat usaha (tampak luar & dalam)
Wajib
9.
Foto Denah Lokasi
Wajib
10.
Pas foto Direktur 4 x 6 = 2 Lembar
Wajib
11.
Surat pernyataan tidak menjual minuman beralkohol untuk ijin karaoke
Tentatif
12.
Scan Surat Pernyataan Tidak Menyediakan Kegiatan Asusila ( Kegiatan SPA, Panti Pijat dan Sejenisnya )
Tentatif
13.
Sertifikat Therapis untuk izin panti pijat
Tentatif

  Peruntukan :   -   Jenis Permohonan :   Perubahan

1.
Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah sah dan benar.
(Contoh silahkan download disini )

Wajib
2.
Scan SK Lama
Wajib
3.
Scan PBB dan STTS tahun terakhir
Wajib
4.
Scan Bukti Kepemilikan Tanah/Surat Perjanjian Sewa Menyewa
Wajib
5.
Scan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )
Wajib
6.
Nomor Induk Berusaha Dari OSS Republik Indonesia.
*Bagi yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),
silahkan melakukan pendaftaran di https://oss.go.id/oss

Wajib
7.
Dokumen Lingkungan Hidup (SPPL/UPL/UKL/AMDAL)
Wajib
8.
Foto tempat usaha (tampak luar & dalam)
Wajib
9.
Foto Denah Lokasi
Wajib
10.
Pas foto Direktur 4 x 6 = 2 Lembar
Wajib
11.
Surat pernyataan tidak menjual minuman beralkohol untuk ijin karaoke
Tentatif
12.
Scan Surat Pernyataan Tidak Menyediakan Kegiatan Asusila ( Kegiatan SPA, Panti Pijat dan Sejenisnya )
Tentatif
13.
Sertifikat Therapis untuk izin panti pijat
Tentatif