header

List Perizinan

Sk terbit akan di kirimkan via Pt pos Indonesia, Cek resi pengiriman di login pemohon.
Daftar Sekarang

Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil

Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota.
Produk izin dalam bentuk Surat Keputusan Kepala DPMPTSP

Biaya  : Non Retribusi

 

  1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksanan  Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan limbah Bahan serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan  Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.56/Menlhk-Sekjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  8. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 01 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3;
  9. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 02 Tahun 1995 tentang Dokumen  Limbah B3;
  10. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 03 Tahun 1995 Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
  11. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 05 Tahun 1995 tentang Simbol dan Label  Limbah B3;
  12. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.
 
 
 
 
 

Jangka Waktu Pelayanan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditetapkan paling lama 9 (sembilan) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya kelengkapan/kesesuaian dokumen persyaratan secara Lengkap dan Benar

Tahapan Pelayanan meliputi:
Tahap 1 Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara online di http://dpmptsp.tangerangselatankota.go.id/ atau https://simponie.tangerangselatankota.go.id/

  • Pemohon membuat akun pendaftaran dan akan mendapatkan username/password; mengisi form pendaftaran; dan mengunggah/mengirim dokumen persyaratan.

Tahap 2 Pemeriksaan berkas administrasi

  • Pemohon mendapatkan SMS persetujuan dan dapat mencetak Tanda Bukti Pendaftaran (jika berkas sesuai) atau SMS penolakan (jika berkas tdk sesuai).

Tahap 3 Peninjauan lokasi obyek izin

  • Pemohon mendapatkan SMS pemberitahuan jadwal peninjauan lokasi. Setelah dilakukan peninjauan lokasi, Pemohon diminta memberikan persetujuan Berita Acara.

Tahap 4 Pemberitahuan

  • Pemohon mendapatkan pemberitahuan melalui email/SMS bahwa proses pelayanan telah selesai.

  Peruntukan :   -   Jenis Permohonan :   Baru

1.
Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah sah dan benar.
(Contoh silahkan download disini )

Wajib
2.
Nomor Induk Berusaha Dari OSS Republik Indonesia.
*Bagi yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),
silahkan melakukan pendaftaran di https://oss.go.id/oss

Wajib
3.
Scan Izin Lingkungan (Amdal/UKL/UPL)
Wajib
4.
Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen
Wajib

  Peruntukan :   -   Jenis Permohonan :   Perpanjangan

1.
Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah sah dan benar.
(Contoh silahkan download disini )

Wajib
2.
Nomor Induk Berusaha Dari OSS Republik Indonesia.
*Bagi yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),
silahkan melakukan pendaftaran di https://oss.go.id/oss

Wajib
3.
Scan Izin Lingkungan (Amdal/UKL/UPL)
Wajib
4.
Scan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (lama)
Wajib